KADISBUN KUTIM TAWARKAN TIGA ALTERNATIF PEMBEBASAN LAHAN
Halaman 1 dari 1
KADISBUN KUTIM TAWARKAN TIGA ALTERNATIF PEMBEBASAN LAHAN
Alotnya pembebasan lahan di area PT Bima Palma Nugraha (BPN) oleh PT Trans Kutai Kencana (TKK) membuat persiapan pembangunan rel kereta api terkendala. Pihak TKK sampai saat ini belum memulai pekerjaan konstruksi, dan baru akan memulai setelah pembebasan lahan rampung.
Kepala Dinas Perkebunan Kutim, Akhmadi Baharuddin, Senin (17/1/2011), menyampaikan tiga alternatif solusi agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Pertama, membuat solusi secara teknis di lapangan. "Misalnya tepat di kawasan inti perkebunan dibuat stock file, sehingga kereta api bisa menggeser arah lintasan," katanya.
Alternatif solusi kedua, bila secara teknis tidak ada tawar menawar, maka bisa dilakukan pertemuan di tingkat owner. "Misalnya, bisa dilakukan pemindahkan lokasi Hak Guna Usaha (HGU) dengan pendekatan bussiness to bussiness. Artinya TKK bisa membelikan lahan untuk pemindahan lokasi kebun," katanya.
Untuk bisa mencapai negosiasi di "tingkat atas" secara baik, mutlak ditunjang data yang lengkap, detail, dan akurat, plus kajian teknis. "Ketika sudah mentok semuanya, barulah pemerintah yang memutuskan. Baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,"
Sumber : Tribun Kaltim
Kepala Dinas Perkebunan Kutim, Akhmadi Baharuddin, Senin (17/1/2011), menyampaikan tiga alternatif solusi agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Pertama, membuat solusi secara teknis di lapangan. "Misalnya tepat di kawasan inti perkebunan dibuat stock file, sehingga kereta api bisa menggeser arah lintasan," katanya.
Alternatif solusi kedua, bila secara teknis tidak ada tawar menawar, maka bisa dilakukan pertemuan di tingkat owner. "Misalnya, bisa dilakukan pemindahkan lokasi Hak Guna Usaha (HGU) dengan pendekatan bussiness to bussiness. Artinya TKK bisa membelikan lahan untuk pemindahan lokasi kebun," katanya.
Untuk bisa mencapai negosiasi di "tingkat atas" secara baik, mutlak ditunjang data yang lengkap, detail, dan akurat, plus kajian teknis. "Ketika sudah mentok semuanya, barulah pemerintah yang memutuskan. Baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,"
Sumber : Tribun Kaltim
Similar topics
» RELOKASI PEDAGANG WISATA BOGA DI PASER TERKENDALA LAHAN
» KADAPTAPR KEBERATAN LAHAN MEREKA DIBANGUN KEBUN KOPRI
» POLISI JAGA JALAN NEGARA KM 3 DI KUTIM
» BELUM ADA KEPASTIAN PELANTIKAN BUPATI-WABUP KUTIM
» WARGA KUTIM BUKA BLOKADE DI RUAS JALAN NEGARA
» KADAPTAPR KEBERATAN LAHAN MEREKA DIBANGUN KEBUN KOPRI
» POLISI JAGA JALAN NEGARA KM 3 DI KUTIM
» BELUM ADA KEPASTIAN PELANTIKAN BUPATI-WABUP KUTIM
» WARGA KUTIM BUKA BLOKADE DI RUAS JALAN NEGARA
Halaman 1 dari 1
Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik
|
|